Ironi DPR: Dari Perwakilan Rakyat Menjadi Beban Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara yang seharusnya mewakili rakyat dan memperjuangkan kepentingan publik. Namun, kenyataannya sering berbeda jauh. DPR kerap dianggap lebih banyak merugikan rakyat ketimbang membela mereka. Dari kebijakan kontroversial, kasus korupsi, hingga minimnya transparansi, citra DPR terus memburuk di mata masyarakat. Ironi DPR pun semakin terasa: dari perwakilan rakyat, kini justru menjadi beban rakyat.

1. DPR Lebih Mengutamakan Kepentingan Politik

Alih-alih memperjuangkan suara rakyat, DPR sering mengutamakan kepentingan politik partai dan elit. Contoh nyata terlihat pada pembahasan UU Cipta Kerja dan RUU KUHP, yang tetap disahkan meski ditolak keras oleh masyarakat. Suara rakyat sering hanya dianggap formalitas, sementara kepentingan politik lebih menentukan arah kebijakan.

2. Korupsi yang Merusak Kepercayaan Publik

Kasus korupsi DPR sudah menjadi masalah klasik. Data KPK menunjukkan bahwa anggota legislatif termasuk yang paling banyak terseret kasus korupsi di Indonesia. Mulai dari suap proyek, gratifikasi, hingga jual-beli pengaruh. Hal ini membuat kepercayaan publik semakin menurun, karena DPR yang seharusnya menjaga integritas malah terjerat praktik korup.

3. Kebijakan yang Merugikan Rakyat

Banyak kebijakan DPR justru dianggap menambah beban rakyat. Misalnya, aturan yang lebih berpihak pada pengusaha besar dibandingkan buruh, kenaikan pajak yang memberatkan masyarakat, hingga anggaran yang tidak efisien. Alih-alih menjadi solusi, DPR justru melahirkan masalah baru yang membuat rakyat semakin terpinggirkan.

4. Minim Transparansi dan Akuntabilitas

Keputusan DPR sering diambil tanpa transparansi yang jelas. Rapat-rapat penting kerap digelar tertutup, dan hasilnya tidak jarang berlawanan dengan aspirasi masyarakat. Lemahnya keterbukaan ini memperlebar jurang antara rakyat dan wakilnya, serta memperkuat anggapan bahwa DPR jauh dari fungsi perwakilan rakyat.

5. Demo 28 Agustus 2025: Bukti Rakyat Melawan

Puncak kekecewaan masyarakat terlihat jelas pada demo besar 28 Agustus 2025. Ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat turun ke jalan di berbagai kota menolak kebijakan DPR yang dianggap merugikan. Aksi ini bukan hanya simbol penolakan, tetapi juga peringatan keras kepada para wakil rakyat bahwa suara publik tidak bisa diabaikan.

Demo tersebut menegaskan bahwa rakyat tidak tinggal diam ketika hak-haknya diinjak. Dari orasi hingga poster-poster sindiran, semua menunjukkan bahwa DPR sudah kehilangan legitimasi moral di mata publik. Jika DPR tetap menutup telinga, gelombang protes seperti ini bisa semakin meluas di masa depan.